Tupoksi

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Fungsi

Kepala Dinas Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

  • Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  • Pembinaan teknis di bidang perhubungan;
  • Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  • Pembinaan kelompok jabatan fungsional;dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perhubungan.

 

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; melaksanakan pengidentifikasian produk hukum daerah, serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
  • penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
  • penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
  • pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
  • pelayanan informasi publik di bidang Perhubungan;
  • pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
  • pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Perhubungan;
  • menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi kepala dinas;
  • pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
  • penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris membawahi :

  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

II.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan                                                                                                 

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, data dan informasi perencanaan dan keuangan, pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • Pelaksanaan penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran Dinas sumber dana APBD;
  • Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas sumber dana APBD;
  • Penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan dari bidang-bidang teknis;
  • Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan dari bidang-bidang teknis;
  • Penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan;
  • Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
  • Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran Keuangan di Dinas Perhubungan;
  • Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  • Penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Sub Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

II.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, data dan informasi kepegawaian dan umum, penyusunan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

  • penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  • Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
  • Pengelolaan administrasi kepegawaian
  • Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas;
  • Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  • Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
  • Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara Dinas;
  • Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas;
  • Pemutakhiran informasi publik di Bidang Perhubungan;
  • Penghimpunan peraturan perundang-undangan di Bidang Perhubungan;
  • Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang Perhubungan;
  • Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  • Penyusunan Laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

III. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tugas Pokok

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

Fungsi

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan, dan terminal;
  • penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dalam kerangka sistem transportasi wilayah provinsi Bengkulu;
  • penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta fasilitasi urusan di bidang di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
  • penyiapan data dan informasi, bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
  • Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahi :

  1. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan;
  2. Kepala Seksi Angkutan;dan
  3. Kepala Seksi Terminal

III.1 Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan  provinsi, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan di jalan Provinsi.

Fungsi

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas Jalan;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan;
  • Penyetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
  • Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
  • Pelaksanaan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan di jalan Provinsi;
  • Mengikuti rapat teknis terkait dengan bidang bersangkutan sesuai dengan disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas Jalan;
  • Penyusunan laporan Seksi Lalu Lintas Jalan;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III.2 Kepala Seksi Angkutan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota antar provinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam provinsi, penetapan lintas dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi angkutan jalan dan fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Fungsi

Kepala Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
  • Pelaksanaan perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota antar provinsi;
  • Penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam provinsi;
  • Penetapan lintas dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi angkutan jalan, fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
  • Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Angkutan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

III.3 Kepala Seksi Terminal

Tugas Pokok

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe B dan terminal barang yang merupakan kewenangan provinsi.

Fungsi

Kepala Seksi Terminal menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana Pelaksanaan tugas seksi Terminal;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan seksi terminal;
  • Pengelolaan terminal tipe B dan terminal barang yang merupakan kewenangan provinsi;
  • Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Terminal;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Terminal;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

IV. KEPALA BIDANG PELAYARAN

Tugas Pokok

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Fungsi

Kepala Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

  • penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan penyelenggaraan keperintisan angkutan laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dalam kerangka Sistem Transportasi Wilayah Provinsi Bengkulu;
  • penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan Pembinaan serta fasilitasi di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
  • Penyiapan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa angkutan laut, angkutan pelayaran rakyat, serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  • Menghadiri rapat teknis yang terkait dengan tugas bidang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang Pelayaran;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pelayaran;dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pelayaran membawahi :

  1. Kepala Seksi Kepelabuhan;
  2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;dan
  3. Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

 IV.1 Kepala Seksi Kepelabuhan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan ijin pembangunan pelabuhan pengumpan regional dan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional dan serta Pembangunan dan perizinan pelabuhan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional, perizinan usaha badan usaha di pelabuhan  pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perijinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional.

Fungsi

Kepala Seksi Kepelabuhan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan;
  • Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan ijin pembangunan pelabuhan pengumpan regional dan perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional dan serta Pembangunan dan perizinan pelabuhan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  • Pelaksanaan perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
  • Pelaksanaan perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; perizinan usaha badan usaha di pelabuhan pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian pelabuhan;
  • Pelaksanaan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
  • Pelaksanaan perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
  • Mengikuti rapat teknis terkait dengan bidang yang bersangkutan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kepelabuhan;dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV.2 Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa

Tugas Pokok

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Fungsi

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi;
  • Penyiapan perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan;
  • Penyiapan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi;
  • Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

IV.3 Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;

Fungsi

Kepala Seksi Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar-daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
  • Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
  • Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
  • Mengikuti rapat teknis terkait bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

V. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PERKERETAAPIAN

 Tugas Pokok

Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian  mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Fungsi

Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;
  • Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian, lingkungan perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi perhubungan;
  • Menghadiri rapat teknis yang terkait dengan tugas bidang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perhubungan dan Perkeretaapian;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Perhubungan dan Perkeretaapian;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian membawahi:

  1. Kepala Seksi Perkeretaapian;
  2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
  3. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

 V.1 Kepala Seksi Perkeretaapian

Tugas Pokok

Kepala Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi, dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Fungsi

Kepala Seksi Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Perkeretaapian;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
  • Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  • Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  • Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi, dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi;
  • Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  • Mengikuti rapat teknis yang terkait sesuai bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Perkeretaapian;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perkeretaapian;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 V.2 Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.

Fungsi

Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan Perhubungan;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
  • Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
  • Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
  • Mengikuti rapat-rapat yang terkait sesuai bidang yang bersangkutan berdasarkan disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan Perhubungan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan Perhubungan;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

V.3 Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang  melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi  manajemen dan komunikasi transportasi;

Fungsi

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

  • Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  • Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, data dan informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek, perizinan, tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  • Pengembangan angkutan keperintisan dalam provinsi;
  • Pemfasilitasian perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  • Pengelolaan data dan informasi transportasi;
  • Pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi;
  • Mengikuti rapat teknis yang terkait bidang yang bersangkutan sesuai disposisi atasan;
  • Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

 

VI. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELANGGARA PENYEBERANGAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN (UPT.PP ASDP)

Tugas Pokok

Kepala Unit Pelaksana Teknis  (UPT)  Penyelenggara Penyeberangan (PP) Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta arahan dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian, koordinasi serta mengawasi penyelenggaraan kegiatan  Penyelenggara Penyeberangan  (PP) di Pelabuhan Penyeberangan, pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan  Penyelenggara Penyeberangan ( PP ) Provinsi Bengkulu.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala  Penyelenggara Penyeberangan ( PP ) Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi :

  • Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional dalam rangka penyelenggaraan jasa kepelabuhanan penyeberangan lintas Kabupaten / Kota.
  • Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penyelenggara jasa kepelabuhanan dan lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan.
  • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara jasa pelabuhan penyeberangan.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian, urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
  • Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pemeliharaan.
  • Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban Penyelenggara jasa penyeberangan.
  • Pelaksanaan penyusunan/penyampaian laporan kegiatan.

Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis  / Badan mempunyai kewenangan :

  • Menyusun rencana pembangunan teknis operasional.
  • Melakukan pengkajian dan analisis teknis operasional.
  • Melakukan pengujian penerapan teknologi.
  • Melaksanakan kebijakan teknis di bidang masing-masing.
  • Melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Kepala UPT. PP ASDP membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi/Subbag sebagai berikut :

  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  2. Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu
  3. Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano

VI.1 Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi antara lain :

  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi keuangan dan kepegawaian.
  • Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
  • Pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan/penyampaian laporan hasil kegiatan.
  • Pelaksanaan Penyelenggara jasa administrasi dan teknis pemakaian Dermaga Pulau Baai dan fasilitas lainnya.
  • Pelaksanaan jasa pemakaian tarif dan pemungutan uang jasa kepelabuhanan Pulau Baai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pelaksanaan Penyelenggara administrasi dan pencatatan serta pelaporan pelaksanaan pemakaian fasilitas pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

VI.2 Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu

Tugas Pokok

Kepala Seksi  Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu  mempunyai tugas melaksanakan Operasional Penyelenggara Penyeberangan mulai dari tugas Penyelenggara jasa kepelabuhanan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan  kerja pelabuhan penyeberangan, pengaturan lalu lintas kapal dan penggunaan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten / Kota, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi  Penyelenggara Penyeberangan Pulau Baai Bengkulu  mempunyai fungsi antara lain :

  • Pelaksanaan pemberian Penyelenggara jasa turun/naik penumpang, bongkar/muat barang dan kendaraan dari/dan ke kapal penyeberangan Pulau Baai Bengkulu.
  • Pelaksanaan pengaturan ketertiban orang, kendaraan dan barang dari/dan ke pelabuhan penyeberangan Pulau Baai Bengkulu.
  • Pelaksanaan pengawasan, pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan dermaga penyeberangan untuk turun/naik penumpang, bongkar/muat barang dan kendaraan dari/dan ke kapal penyeberangan Pulau Baai Bengkulu.
  • Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
  • Pelaksanaan koordinasi keamanan dan ketertiban dengan pihak yang berwenang serta Dinas / Instansi terkait dilingkungan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
  • Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan Pelabuhan Kahyapu Pulau Enggano serta koordinasi dengan pihak Dinas / Instansi terkait.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

VI.3 Kepala Seksi Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Pulau Enggano

Tugas Pokok

Kepala Seksi  Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Enggano mempunyai tugas melaksanakan Operasional Penyelenggara Penyeberangan mulai dari tugas Penyelenggara jasa kepelabuhanan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan  kerja pelabuhan penyeberangan, pengaturan lalu lintas kapal dan penggunaan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten / Kota, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Fungsi

Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Seksi  Penyelenggara Penyeberangan Kahyapu Enggano mempunyai fungsi antara lain :

  • Pelaksanaan Penyelenggara jasa administrasi dan teknis pemakaian dermaga Kahyapu Enggano dan fasilitas lainnya.
  • Pelaksanaan jasa pemakaian tarif dan pemungutan uang jasa kepelabuhanan Kahyapu Pulau Enggano seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pelaksanaan Penyelenggara administrasi dan pencatatan serta pelaporan pelaksanaan pemakaian fasilitas pelabuhan.
  • Pelaksanaan pemberian Penyelenggara jasa turun/naik penumpang, bongkar/muat barang dan kendaraan dari/dan ke kapal penyeberangan.
  • Pelaksanaan pengaturan ketertiban orang, kendaraan dan barang dari/dan ke pelabuhan penyeberangan.
  • Pelaksanaan pengawasan, pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan dermaga penyeberangan untuk turun/naik penumpang, bongkar/muat barang dan kendaraan dari/dan ke kapal penyeberangan.
  • Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
  • Pelaksanaan koordinasi keamanan dan ketertiban dengan pihak yang berwenang serta Dinas / Instansi terkait.
  • Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelabuhan serta koordinasi dengan pihak Dinas / Instansi terkait.
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

 

VII. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYELENGGARA TERMINAL

Tugas Pokok

Kepala UPT Penyelenggara Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu mempuyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan terminal.

  1. Uraian Tugas :
    • Menyusun rencana kerja UPT Penyelenggara Terminal;
    • Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
    • Melakukan penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kegiatan terminal;
    • Melakukan pengaturan kedatangan, keberangkatan, dan parkir/istirahat kendaraan bermotor umum serta pemuatan dan penurunan orang/barang di terminal;
    • Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi di terminal;
    • Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di terminal;
    • Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
    • Melakukan pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan UPT Penyelenggara Terminal;
    • Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
    • Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
    • Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
    • Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
    • Melakukan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tanggung Jawab :
  • Tersusunnya rencana kerja UPT Penyelenggara Terminal;
  • Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
  • Terlaksananya penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian terminal;
  • Terlaksananya penyelenggaraan ketatausahaan UPT Penyelenggara Terminal;
  • Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Penyelenggara Terminal;
  • Terwujudnya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala UPT Penyelenggara Terminal mempuyai fungsi :

  • Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
  • Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan terminal;
  • Penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan terminal;
  • Pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan UPT Penyelenggara Terminal;
  • Penganalisaan permasalahan dan mencarikan alternatif pemecahannya;
  • Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas penyelenggaraan terminal;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPT ;
  • Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas dan penyelenggaraan terminal;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Penyelenggara Terminal;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

 VIIIKasubbag Tata Usaha

Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggara Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT  dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan ketatausahaan UPT Penyelenggara Terminal, meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, peraturan/perundang-undangan, persuratan/kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, dan data/informasi, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Uraian tugas :

  • Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT ;
  • Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di UPT ;
  • Melakukan penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol UPT ;
  • Melakukan penyelenggaraan urusan kepegawaian UPT ;
  • Melakukan penyelenggaraan urusan keuangan UPT ;
  • Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan UPT , serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  • Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  • Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Melakukan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung jawab :

  • Tersedianya bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT ;
  • Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketatausahaan UPT ;
  • Terlaksananya kegiatan ketatausahaan UPT ;
  • Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha UPT ;
  • Terwujudnya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggara Terminal mempunyai fungsi :

  • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT ;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatausahaan UPT ;
  • Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  • Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  • Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan serta persuratan/ kearsipan;
  • Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tatausaha UPT ;
  • Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT ;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketatausahaan UPT ;
  • Penyelenggaraan administrasi keuangan;
  • Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  • Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan serta persuratan/ kearsipan;
  • Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi;
  • Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian tatausaha UPT ;

IX. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian (Opsdal) Terminal

Tugas Pokok

Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Terminal mempunyai tugas Melaksanakan persiapan penyusunan rencana kegiatan dibidang operasional dan pengendalian terminal, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.

1. Uraian tugas :

  • Menyiapkan bahan rencana kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Menyiapkan bahan penetapan kebutuhan operasional dan pengendalian terminal;
  • Melaksanakan pengawasan kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Melaksanakan pengawasan tarif angkutan sesuai peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan, baik angkutan kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan
  • Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan operasional dan pengendalian terminal, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  • Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  • Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Melakukan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Tanggung jawab :

  • Tersedianya bahan rencana kegiatan di bidang operasional dan pengendalian terminal;
  • Tersedianya bahan penetapan kebutuhan operasional dan pengendalian terminal;
  • Terlaksananya pengawasan kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Ketertiban pemberlakuan tarif angkutan sesuai peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan;
  • Tersedianya bahan analisa dan evaluasi kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Terminal mempunyai fungsi antara lain:

  • Penyiapan bahan rencana kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Penyiapan bahan penetapan kebutuhan operasional dan pengendalian terminal;
  • Pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Pelaksanaan pengawasan tarif angkutan sesuai peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan, baik angkutan kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan
  • Penyiapan bahan analisa dan evaluasi kegiatan operasional dan pengendalian terminal;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.