Selasa , 07 December 2021

TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa :


Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
  • Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
  • Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
  • Pelaksanaan pembinaan unit pelaksana teknis daerah; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perhubungan.

Kepala Dinas mempunyai tugas:

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

  • Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang pelayaran, dan bidang pengembangan dan perkeretaapian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang perhubungan yang ditugaskan kepada daerah provinsi melalui Gubernur;
  • Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Dinas;
  • Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  • Pembinaan teknis di bidang perhubungan;
  • Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  • Pembinaan kelompok jabatan fungsional;dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perhubungan.