Pertemuan Lanjutan Terkait Usulan Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

#dishubupdate (14/11/2017). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Dukungan Pemerintah kepada KEK diwujudkan dalam beberapa program infrastruktur seperti Jalan, Pelabuhan, Bandara dan Kereta Api tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Motor penggerak KEK adalah Pemerintah Daerah Provinsi, walaupun KEK adalah program Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memiliki otoritas yang tinggi dengan adanya desentralisasi yang dapat juga bersentuhan langsung dengan dunia usaha.
Salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengejar ketertinggalan sebagai daerah yang terisolasi dengan mewujudkan usulan program KEK. Dari sisi aksesibiltas Bengkulu sangat tertinggal dan salah satu cara membuka akses untuk mengejar ketertinggalan tersebut perlu adanya satu program khusus untuk merealisasikan gagasan Gubernur Bengkulu berupa usulan program KEK.

Provinsi Bengkulu memiliki pelabuhan dengan luas lahan 1200ha yang telah diagendakan sebagai suatu kawasan industri, hal ini tentunya hanya berdampak kepada pelabuhan saja. Akan tetapi jika sebagai KEK akan berdampak secara keseluruhan terhadap provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menginginkan bahwa kawasan ini dapat menarik logistik dari Sumatera Selatan Bagian Tengah, Muara Enim, Lubuk Linggau hingga menuju Bengkulu, karena jalur akses tersebut adalah lintas terpendek dan tercepat. Terkait Program Strategis Nasional (PSN) adalah rencana pelurusan jalan tol Lubuk Linggau – Bengkulu dan pembangunan Kereta Api Muara Enim – Bengkulu. Program PSN ini sebagai salah satu hal yang dapat medukung terlaksananya program KEK yang nantinya akan diprakarsai oleh PT. Pelindo.

Pada pertemuan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko di Kementerian Dalam Negeri (14/11/2017) menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, bahwa usulan progam KEK ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian yang telah disepakati sebagai program nasional dan akan diusulkan program percepatan studi kelayakan aspek teknis dan ekonomi dengan target pada bulan Maret 2018 telah selesai.

Diharapkan terwujudnya program KEK ini, dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, khususnya dapat menarik investor untuk berivestasi dalam program pembangunan infrastruktur kedepannya. Keseriusan pemerintah terhadap program KEK ini, Plt Gubernur Bengkulu bersama Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan peninjauan ke kawasan Pulau Baai yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (25/11/2017). (Lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *