Evaluasi Tarif AKDP dan Angkutan Penyeberangan Tahun 2017

#dishubupdate (03/11/2017). Bertempat di Ruang Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada hari Kamis (02/11/2017) yang lalu, dilaksanakan Evaluasi Tarif AKDP dan Angkutan Penyeberangan Provinsi Bengkulu. Membahas tentang kelayakan tarif  AKDP dan Angkutan Penyeberangan yang sedang diberlakukan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan saat ini.

Rapat yang dihadiri oleh Jasa Raharja, Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum, pengguna jasa angkutan umum, pakar transportasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di bidang transportasi bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan tarif yang sedang diberlakukan dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan tarif AKDP  dan Angkutan Penyeberangan di masa yang akan datang.

Mekanisme Penetapan tarif AKDP  dan  Penyeberangan harus berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat diantaranya besaran penghasilan, tingkat kebutuhan transportasi, total biaya transportasi (harga tiket yang ditawarkan) dan prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi. Sehingga diperlukan adanya evaluasi tarif dari pemerintah yang sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan, kemampuan dan kemauan penumpang.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Ir. B. Budi Djatmiko, MM. dalam sambutannya yang ditujukan kepada penyelenggara usaha jasa angkutan AKDP dan Angkutan Penyeberangan wajib untuk meningkatkan pelayanan angkutan yang nyaman, berkeselamatan dan laik jalan serta terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan perhitungan tarif AKDP sesuai dengan formulasi perhitungan tarif dari Kementerian Perhubungan dapat disimpulkan bahwa tarif AKDP yang sedang diberlakukan saat ini belum diperlukan penyesuaian karena masih sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan daya beli masyarakat.

Pada rapat ini direkomendasikan untuk tetap melaksanakan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor: N.168 DISHUB TAHUN 2017 Tentang tarif dasar, Tarif Dasar Batas Atas, Tarif Dasar Batas Bawah dan Tarif Jarak Batas Atas Serta Tarif Jarak Batas Bawah. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa pelaksanaan evaluasi biaya pokok kendaraan angkutan penumpang umum AKDP perlu dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mendapatkan tariff dasar dan tarif jarak.

Pemberlakuan tarif Angkutan Penyeberangan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 21 TAHUN 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak sesuai dengan tingkat perekonomian saat ini. Sehingga diperlukan penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan dan disesuaikan dengan formulasi perhitungan tarif Penyeberangan dari Kementerian Perhubungan. (Lia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *