Monthly Archives: February 2018

RENCANAKAN PELABUHAN PENYEBERANGAN DI BENGKULU SELATAN, DISHUB PROVINSI BENGKULU LAKUKAN STUDI KELAYAKAN

 

Dalam rangka menidaklanjuti program pembangunan pelabuhan penyeberangan  di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membuka konektivitas Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekitarnya dengan Pulau Enggano, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan segera akan dilaksanakan tahapan studi kelayakan (feasibility study).

Untuk melaksanakan hal tesebut, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu melalui Kepala Bidang Pelayaran dan Kepala Bidang Pengembangan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan didampingi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Bappeda Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan konsultasi langsung dengan Bupati Bengkulu Selatan diruang kerjanya.

Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyambut baik dan sangat mendukung adanya pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. “Kami sangat berharap bahwa ada pelabuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan apapun bentuknya baik pelabuhan penyeberangan maupun pelabuhan laut. Dengan adanya pelabuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan kami berharap akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Komoditas yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan seperti beras dan kopi bisa kami bawa ke Enggano dan sebaliknya komoditas di Enggano berupa pisang dan ikan bisa di bawa ke Bengkulu Selatan bahkan distribusinya bisa langsung ke Lampung karena lebih dekat daripada melalui Pelabuhan Pulau Baai. Bahkan kami siap mendukung penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebut, ujar Dirwan Mahmud.”

Sebagai langkah awal pada Tahun Anggaran 2018 ini Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan akan melaksanakan studi kelayakan pembangunan pelabuhan penyeberangan sekaligus mengkaji beberapa titik lokasi yang memungkinkan dibangunnya pelabuhan penyeberangan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Dirwan Mahmud juga mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan Bandara di Manna (Padang Panjang) baik untuk mendukung pertahanan maupun penerbangan sipil.

Semoga program yang baik ini mendapat dukungan dari semua pihak dan masyarakat. (JEP, SYF, SD)

 

 

 

Sinkronisasi Trase Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai

Pertemuan di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu (22/02/2018) ini dipimpin oleh Asisten Deputi Multimoda dan dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Bengkulu, Kepala Divisi Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero), PT Pelindo II Cabang Bengkulu, PT Wiratman, PT Trans Rentang Nusantara (TRN).

Dibahas dalam rapat yaitu proyek Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2016 Junto Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Perpres No 58 Tahun 2017 dalam Pasal 32 adalah melaksanakan Monitoring Dan Percepatan Pembangunan PSN, dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Proyek Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai memiliki rencana trase yang melewati hutan lindung yang sama (Hutan Bukit Barisan). Oleh karena itu, agar proses izin pinjam pakai hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lebih efisien, maka perlu dilakukan Sinkronisasi Trase Jalan Tol Dan Kereta Api tersebut.

Untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera khususnya pada Ruas Simpang Indralaya – Bengkulu (Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu), pemerintah telah mengeluarkan Perpres penugasan pada PT Hutama Karya (Persero), melalui Perpres No 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Status terkini Kereta Api Padang – Pulau Baai, saat ini masih menunggu proses persetujuan trase dari Menteri Perhubungan dan diperkirakan pada awal Maret 2018 izin trase dapat di selesaikan.

Berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015, sebagai proyek KPBU, proyek Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai memerlukan adanya proses lelang badan usaha pemrakarsa yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam rangka Sinkronisasi Trase Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai, PT TRN brsedia memberikan trase Kereta Api Kota Padang- Pulau Baai kepada PT Wiratman selaku konsultan jalan tol yang di tunjuk oleh PT Hutama Karya dan mendukung sinkronisasi pembangunan Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu dan Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai. Terkait hal tersebut, dibutuhkan Non Disclosure Agreement (NDA) antara PT Wiratman dan Pt TRN untuk menjaga kerahasiaan data kedua pihak.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah di harapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan proyek Jalan Tol Dan Kereta Api dengan mempermudah pemberian izin yang di butuhkan maupun dalam proses pengadaan lahan. Begitu juga dengan Pemerintah Pusat diharapkan juga dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api di Provinsi Bengkulu. (Lia)

Kemenko Tinjau Lokasi KEK Pulau Baai

Dukungan sepenuhnya dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian disampaikan oleh Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda Tulus Hutagalung, ST, MsTr pada saat melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Pulau Baai di lokasi yang direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada kamis, 22 Februari 2018 bersama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM dan PT. Pelindo II (Persero) Bengkulu.

Saat ini proses perkembangan usulan KEK Pulau Baai sudah berjalan dan terus dilakukan updating oleh Kemenko. Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat meneruskan proses kelengkapan administrasi untuk mendapatkan dukungan persetujuan Walikota sebagai salah satu prosedur pemenuhan persyaratannya. Sedangkan proses pendaftaran dan verikasi usulan KEK ini juga diharuskan dengan legalisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara Paralel pada saat proses verifikasi tersebut Tim Percepatan Pemerintah Daerah dapat melakukan submision terlebih dahulu dan pengisian formulir persyaratan sekaligus melakukan pembentukan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Daerah.

Terkait usulan KEK Pulau Baai Bengkulu gaungnya sudah terdengar dan sampai pada Presiden Republik Indonesia, bahwa Bengkulu telah siap dengan KEK pada kawasan tersebut. Kesiapan Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kesiapan lahan yang disediakan oleh PT Pelindo II, memiliki potensi pengembangan pelabuhan dengan lahan yang cukup luas 1.200 ha yang akan menjadi lokasi KEK. Meningkatnya bongkar muat peti kemas dan ekspor impor barang-barang lainnya serta berkembangnya usaha-usaha penunjang aktivitas pelabuhan, pembangunan PLTU, pengembangbiakan ternak dan terminal curah CPO  merupakan business plan yang sangat prospektif. Begitu juga dengan rencana reklamasi pengerukan pelabuhan yang lebih besar akan menambah potensi pelabuhan Pulau Baai menjadi pelabuhan yang memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berperan dalam kancah perekonomian daerah dan nasional.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menginginkan bahwa kawasan ini dapat menarik logistik dari Sumatera Selatan Bagian Tengah, Muara Enim, Lubuk Linggau hingga menuju Bengkulu, karena jalur lintas tersebut adalah akses yang lebih strategis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu rencana Pelurusan Jalan Tol Lubuk Linggau – Bengkulu dan Pembangunan Kereta Api Muara Enim – Bengkulu. Kedua Program Strategis Nasional (PSN) ini sebagai salah satu hal yang dapat medukung terlaksananya program KEK. (Lia)

Pembinaan Keselamatan Pelayaran Di Desa Pondok Kelapa

Kamis (22/02/2018) Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan pembinaan keselamatan pelayaran di kampung nelayan Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepedulian para nelayan tentang pentingnya keselamatan dalam pelayaran. Sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Provinsi Bengkulu (KSOP) dan 75 orang nelayan yang ada di Desa Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.


Dalam kegiatan pembinaan keselamatan tersebut para nelayan mendapatkan pembinaan mengenai surat tanda kebangsaan kapal bagi kapal perikanan skala kecil Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 46 tahub 1996 menetapkan bahwa setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yakni

  1. Kapal penangkap ikan dengan ukuran tonage 7 GT setara 20 m3 wajib memiliki Surat PAS tahunan;
  2. Kapal penangkap ikan dengan ukuran tonage di bawah 7 GT setara 20 m3 wajib memiliki surat PAS kecil;
  3. Kapal penangkap ikan dengan ukuran tonage di atas 3 GT setara 10 m3 wajib memiliki surat PAS putih;
  4. Kapal penangkap ikan dengan ukuran tonage di bawah 3 GT setara 10 m3 wajib memiliki surat PAS biru.

Tidak hanya pembinaan, para nelayan juga diberikan dua set bantuan alat keselamatan Pelampung (Life Buoy) dan Jaket Penyelamatan (Life Jacket).
“Saya berharap secara bertahap bisa memahami peraturan pelayaran serta cara penyelamatan di laut, untuk itu perlunya peranan pemeritah melakukan pembinaan. Plat Registrasi pada kapal nelayan juga sangat penting, sehingga pada saat terjadi kecelakaan di tengah laut atau terdampar maka akan langsung diketahui identitasnya” tutup Sugeng Darojati S. TMT selaku Kepala Bidang Pelayaran Dinas perhubungan Provinsi Bengkulu. Reka