Monthly Archives: January 2018

KADISHUB: Fokus Pada Teknis Trase Jalur KA Kota Padang – Pulau Baai

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM menyampaikan paparannya pada rapat pembahasan usulan persetujuan trase jalur Kereta Api Provinsi Bengkulu Segmen Kota Padang – Pulau Baai (25/01/2017) di ruang rapat Direktorat LLAKA Gedung Karya Lt, 11 Kementerian Perhubungan dihadiri Tim Kerja bersama PT.Pelindo II dan PT.Trans Rentang Nusantara (TRN) sebagai pemrakarsa.

Dijelaskan oleh Kadishub bahwa Pemerintah Provinsi sangat menginginkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu dapat berjalan beriringan antara lain rencana pembangunan Tol Lubuk Linggau – Bengkulu dan Kereta api Jalur Kota Padang – Pulau Baai. Hal ini terkait dengan konektivitas agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan membuka keterisolasian Provinsi Bengkulu melalui akses transportasi.

Dengan menampung komoditas (mayoritas batubara ) jaringan logistik sumatera bagian selatan dengan akses yang lebih singkat menuju Pulau Baai dan kebutuhan penumpang perpindahan dari Kota Padang – Pulau Baai ini, Pemerintah sangat optimis bahwa Pelabuhan Pulau Baai akan menjadi pelabuhan terbesar di Sumatera jika dapat terealisasi.

Penetapan dukungan dari Kementerian Perhubungan sebagai Program Strategi Nasional (PSN) pun diupayakan dengan dilakukan pengajuan percepatan usulan PSN. Mengingat pembangunan infrastruktur tanpa keamanan dan payung hukum dikawatirkan akan lebih banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi permohonan persetujuan Trase jalur Kereta Api Segmen Kota Padang- Pulau Baai dapat disimpulkan sebagai berikut :

  1. Rencana pembangunan Jalur Kereta Api Segmen Kota Padang-Pulau Baai sudah sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Perda No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032;
  2. Perkeretaapian Provinsi Bengkulu penetapan trasenya dilakukan oleh Gubernur Bengkulu;
  3. Melengkapi Berita Acara Evaluasi Trase di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
  4. Gubernur Bengkulu telah mengusulkan rencana pembangunan jalur KA Segmen Kota Padang-Pulau Baai menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menggantikan rencana pembangunan Jalur KA Segmen Muaraenim – Pulau Baai sebagaimana tercantum dalam surat Gubernur Bengkulu No: 655.2/1073/DISHUB/17 tgl 22 Des 2017;
  5. Trase Jalur Kereta Api sudah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 898 Tahun 2016.

Pertemuan lanjutan ini berfokus pada teknis Trase jalur kereta api Kota Padang menuju Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Dan dari hasil pembahasan rapat secara teknis sudah tidak ada indikasi permasalahan hanya kelengkapan dokumen pengajuan persetujuan dari Dirjen Kereta Api ke Kemenhub dan selanjutnya nanti ditetapkan Trase oleh Gubernur Bengkulu. (Lia)

Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sampaikan 4 Kriteria Pokok

Bahasan Usulan Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan Pulau Baai bersama Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional terkait Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah menunjukkan perlunya dorongan terhadap peningkatan Investasi pada sektor industri dan sektor-sektor lainnya. Peningkatan investasi yang dimaksud antara lain diupayakan dengan pemanfaatan keberadaan Pelabuhan Pulau Baai yang memiliki lokasi strategis dan memiliki lahan daratan 1200 Ha serta kolam pelabuhan seluas 2500 Ha yang sangat potensial dalam mendukung aktivitas perindustrian dan perdagangan yang terintegrasi dengan pelayanan pelabuhan.

Sejumlah investasi saat ini telah berada pada tahap pembangunan seperti pembangunan PLTU dan pengemasan Semen Padang, begitupun dengan rencana dibangunnya pusat distribusi ternak sapi untuk wilayah Sumatera di kawasan tersebut, sehingga diharapkan pada tahap awal ini PT. Pelindo II segera menyiapkan areal daratan 500 Ha untuk Kawasan Ekonomi Khusus.

4 (empat) kriteria pokok yang disampaikan oleh Dewan KEK Nasional sebagai syarat pemenuhan untuk sebuah Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: (1) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Kesesuaian dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; (3) Dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional serta dekat dengan wilayah potensi komoditi unggulan; (4) memiliki batas areal yang jelas.

Ditegaskan oleh Plt. Gubernur Bengkulu untuk menyegerakan proses pengusulannya oleh PT. Pelindo II disesuaikan dengan empat kriteria pokok yang telah dimiliki oleh Pelabuhan Pulau Baai, mengingat program KEK kawasan Pulau Baai sangat prospektif dan nantinya Pelabuhan Pulau Baai akan terintegrasi dengan jalur Kereta Api Kota Padang – Pulau Baai serta jalan tol Lubuk Linggau – Bengkulu.

 

Rapat (19/01/2017) yang diagendakan dengan paparan Gubernur Bengkulu ini dihadiri oleh PT. Pelindo II dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional diselenggarakan di Sekertariat Dewan KEK Nasional di Gedung Graha Jasindo Jl. Menteng Raya Jakarta tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Gubernur Bengkulu didampingi Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Perwakilan Bengkulu, Pejabat PT Pelindo II Pusat dan General Manager Pelindo II Pulau Baai.

Persiapan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Transportasi

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Penerapan Electronic Government pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, tersedianya data yang semakin banyak dan variatif, mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu merancang suatu sistem baru yang diharapkan dapat membuat kemudahan agar setiap data yang diperoleh dapat diolah menjadi informasi yang tepat dan cepat.

Dilatarbelakangi realita kebutuhan manusia akan informasi memperlihatkan gejala yang semakin pesat, sehingga perlu penanganan yang lebih tepat sesuai dengan prinsip hemat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipercaya. Untuk memungkinkan penyampaian informasi, maka digunakan suatu teknologi sistem komputer guna mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan fasilitas sistem informasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menarik. sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara luas.

Penerapan suatu sistem aplikasi yaitu SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) TRANSPORTASI, Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu bertujuan dapat memberikan informasi mengenai gambaran transportasi di Provinsi Bengkulu, yang di dalamnya mencakup informasi transportasi sektor perhubungan yaitu transportasi Darat, Laut dan Udara.

Mewujudkan pendataan Sistem Transportasi Sektor Perhubungan yang dirancang secara online dan dapat diakses dengan jangkauan pada wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Aplikasi SIM ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi seputar transportasi sektor perhubungan dan jadwal beroperasi maupun rute-rute yang dilalui serta informasi mengenai kondisi lokasi/daerah yang terdapat provinsi Bengkulu melalui fasilitas peta.

Kegiatan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Perhubungan sebagai salah satu perwujudan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam mengembangkan suatu sistem informasi geografis jalur transportasi umum di Provinsi Bengkulu berbasis aplikasi yang bereferensi spasial menggunakan perangkat lunak open source.

Pada rapat internal (17/01/2017) di ruang rapat Enggano Kantor Dinas Perhubungan terkait persiapan pelaksanaan SIM Transportasi ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Ir. B. Budi Djatmiko, MM menjelaskan bahwa pengaruh transportasi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan terjadinya inflasi disuatu wilayah khususnya provinsi Bengkulu. Maka dari itu Kadishub mengajak bersama-sama merancang, mendukung dan menerapkan program SIM Transportasi ini agar  dapat menunjang seluruh kegiatan Dinas Perhubungan yang sinkron dengan pelaksanaan Visi Misi Gubernur Bengkulu termasuk mendukung program Visit Bengkulu 2020. (Lia)

Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Bahas Progres Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Baai

Disampaikan oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekenomian dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Drs. Arinarsah J.S, pada bahasan Progres Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar segera menyampaikan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai seluruh persyaratan Feasibilty Study dan Amdal termasuk Reviu Masterplan dan DED guna terealisasinya percepatan KEK di kawasan Pulau Baai Bengkulu.

General Manager PT Pelindo II cabang Bengkulu Drajat Sulistyo dalam hal ini menyatakan bahwa Bengkulu berada dalam Zona Merah mengenai kelengkapan seluruh persyaratan rencana KEK dan menjadi Top Prioritas No 1 Program Nasional disamping usulan KEK pada kawasan lainnya diluar provinsi Bengkulu berdasarkan pada Perpres Nomor 29.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM menyampaikan usulan PT. Pelindo II sebagai pemrakarsa harus segera diusulkan dan menggandeng Badan Penghubung Provinsi sebagai mediasi dengan Pemerintah Pusat.

Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di kawasan Pulau Baai ini akan menjadi central kegiatan dan mesin ekonomi yang merupakan jelmaan dari kawasan pelabuhan bebas. Untuk itu agar segera dibentuk regulasi dan kesepakatan oleh pemerintah mengenai perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat terlibat dalam geliat ekonomi pada kawasan tersebut nantinya.

Sebagai zona industri dan pusat pengelolaan ekspor, KEK dapat mengangkat Bengkulu menjadi pintu gerbang masuknya berbagai kegiatan ekonomi dari luar provinsi guna mendukung kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dukungan pemerintah kabupaten dan kota berupa dokumen rekomendasi juga sangat diperlukan agar tidak berbenturan dan terjalin sinkronisasi dalam rencana pengembangan dan pembangunan KEK di Provinsi Bengkulu saat ini.

Pertemuan di Hotel Rafflesia Pantai Panjang (11/01/2018) dihadiri oleh TIM Koordinasi dan Kelompok Kerja terlaksananya Percepatan Rencana KEK. Diharapkan pertemuan ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah provinsi, kota dan kabupaten dan terlaksananya percepatan KEK yang juga nantinya akan melibatkan stakeholder baik lembaga pemerintah maupun pihak swasta. (Lia)