Monthly Archives: December 2017

Kesiagaan Posko Terpadu Jelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

Pelaksanaan hari raya keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru merupakan suatu peringatan yang dinanti oleh sejumlah masyarakat di Provinsi Bengkulu dikarenakan beriringan dengan libur  yang cukup panjang. Menjelang Natal dan Puncak Tahun Baru 2018 kali ini Dinas Perhubungan secara berkesinambungan dan terpadu bersama dengan instansi penyelenggara LLAJ seperti Kepolisian, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Jasa Raharja melaksanakan penertiban dan pengawasan dalam kegiatan Posko Lebaran dan Tahun Baru.

Himbauan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM untuk antisipasi padatnya pengguna kendaraan bermotor dan angkutan di jalan pada hari-hari besar terutama pada puncak pergantian malam Tahun Baru 2018 yang bertepatan dengan masa libur panjang anak sekolah. Maka dari itu perlu memaksimalkan pelayanan dan peranan jasa Perhubungan terhadap angkutan lalu lintas di jalan agar berkendara dengan kondisi kendaraan yang laik jalan, tetap waspada dan berhati-hati pada daerah rawan longsor serta dapat memberhentikan kendaraan untuk berteduh jika terjadi cuaca yang ekstrim dan hujan yang lebat dalam perjalanan.

Dalam hal ini peranan jasa Perhubungan dituntut mampu mendukung dan menunjang sektor-sektor lainnya, khususnya sektor transportasi darat, laut dan udara. Ketertiban pengendalian awak pengemudi angkutan umum, pengawasan kelaikan kendaraan, perizinan angkutan dan keselamatan masyarakat pengguna angkutan serta pengaturan parkir pada kawasan wisata dan tempat-tempat umum lainnya dipandang sangat penting dengan tersedianya posko pelayanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018. Kegiatan Posko Lebaran dan tahun Baru ini juga bertujuan untuk dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas serta mengatasi kemacetan yang terjadi di pusat keramaian. (Lia)

Penegakan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat tentang Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#dishubupdate (13/12/2017). Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sub urusan pemerintah wajib bidang perhubungan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. Ruang lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antara lain meliputi Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; Manajemen dan rekayasa lalu lintas; Manajemen kebutuhan lalu lintas; dan Penyelenggaraan angkutan jalan.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM pada rapat pembahasan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bahwa keseriusan Pemerintah di pandang perlu dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks seperti halnya terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi dan/atau penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Hal ini tentunya menggelitik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan jalan dengan dilakukannya persiapan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah guna terlaksananya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian provinsi, serta memajukan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mewujudkan etika dan budaya berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Lia)

Tiga Terobosan Peningkatan Layanan Sektor Perhubungan

#dishubupdate (12/12/2017) Percepatan pembangunan dan akselerasi perekonomian Provinsi Bengkulu sangat dibutuhkan dukungan sektor perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Provinsi Bengkulu baik dilingkup regional, nasional bahkan internasional.

Dalam pembahasan bersama Menteri Perhubungan (11/12/2017), Gubernur Bengkulu menyampaikan aspirasi daerah terkait prioritas pembangunan prasarana dan sarana perhubungan di Provinsi Bengkulu sehingga dapat mendukung program pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang untuk kesejahteraan masyarakat.

Tiga program bahasan yang diangkat antara lain program percepatan bandar udara Fatmawati Soekarno, program percepatan serta dukungan pembangunan kereta api yang saat ini sedang dikaji ulang agar dapat ditetapkan rekomendasi trase kereta api kota Padang – Pulau Baai dari Kementerian Perhubungan dan program pengembangan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Animo masyarakat terhadap jasa angkutan udara menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan pelayanan bandar udara dan rute penerbangan. Mencermati hal ini peranan Bandar Udara Fatmawati Soekarno perlu ditingkatkan melalui pengelolaan secara profesional dan kompetitif agar dapat berkiprah lebih besar dalam mendorong kemajuan Provinsi Bengkulu.

Menteri Perhubungan menyetujui pengalihan tentang pengelolaan bandar udara Fatmawati Soekarno kepada PT. Angkasa Pura II dan dinilai layak karena telah memenuhi standar pelayanan. Dan segera diagendakan jadwal pertemuan antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan PT. Angkasa Pura II.

Disamping itu, percepatan serta dukungan pembangunan jalur kereta api dari Kota Padang ke Pelabuhan Pulau Baai sangat diharapkan dan optimis bahwa kedepannya pelabuhan Pulau Baai akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berperan lebih besar dalam kancah perekonomian daerah dan nasional. Mengingat potensi pengembangan pelabuhan dengan lahan yang cukup luas 1.200 ha ke depan cukup prospektif apabila telah terhubung dengan jaringan perkeretaapian Sumatera.

Dilain kesempatan Kepala Dinas Perhubungan Ir. B. Budi Djatmiko, MM menyampaikan kondisi real aktivitas di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan meningkatnya bongkar muat peti kemas dan ekspor impor barang-barang lainnya serta berkembangnya usaha-usaha penunjang aktivitas pelabuhan. Sehingga dipandang perlu untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan Pelabuhan Pulau Baai Menjadi KEK. (Lia)