Bidang Angkutan Jalan

DISHUB PROVINSI BENGKULU DUKUNG SOSIALISASI SIPENCATAR PERHUBUNGAN 2019

 

 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan menggelar sosialisasi Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I (Sipencatar) 2019-2020 yang digelar di Hotel Nala Sea Side Kota Bengkulu (26/03/2019). Acara ini merupakan rangkaian (road show) sosialisasi Sipencatar 2019 yang digelar di sejumlah kota di Pulau Sumatera.

Sebagai peserta dalam kegiatan ini antara lain dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, Kepala Sekolah, guru dan Siswa Siswi SMA / SMK di kota Bengkulu. Adapun narasumber kegiatan ini yaitu :

  1. Edi Santosa, dari juru penerangan Pusbang SDM Perhubungan Darat
  2. Asrizal, dari Matra Darat / STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat)
  3. Dwi Ari wibowo, dari Matra Laut / Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh
  4. Beny suherman, dari Matra Udara / Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan

 

Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Syafril, SE, MsTR, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya  disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu sangat mendukung program ini dan berharap pada tahun ini Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten dan Kota akan segera menindak lanjuti MoU dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka kesinambungan Program Sipencatar bagi Putra Putri daerah Provinsi Bengkulu.

“Dengan adanya Penerimaan Calon Taruna Perhubungan tahaun 2019/2020 ini kita harapkan nantinya akan tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang transportasi dapat merata ke seluruh Indonesia, sehinga akan tersedia SDM transportasi yang memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang mumpuni, kompetensi yang handal serta perilaku yang terpuji untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat serta dapat menunjang terwujudnya visi pembangunan daerah yaitu untuk mewujudkan Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing,”ungkapnya.

Adapun jadwal pendaftaran jalur pola pembibitan dimulai pada tanggal 1 – 30 April 2019, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 13-17 Mei 2019, pelaksanaan Tes Kesehatan, Kesamaptaan dan Wawancara pada 9-12 Juli 2019 dan Pengumuman hasil akhir pada 19 Juli 2019.  Untuk informasi lengkap dapat di akses melalui website: http://sipencatar.dephub.go.id

Semoga dengan adanya sosialisasi ini akan meningkatkan animo masyarakat Bengkulu khususnya siswa dan siswi SMA/SMK di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti penerimaan taruna perhubungan tahun 2019/2020 dan bisa menjadi ASN bidang transportasi yang menunjang kemajuan Provinsi Bengkulu nantinya.

HADIRI MUSRENBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN, DISHUB PROVINSI BENGKULU INVENTARISIR USULAN SEKTOR PERHUBUNGAN

 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah di wajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah untuk Jangka Panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 tahun (RKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksankan pada tanggal 20-21 Maret 2019. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 yaitu menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Kegiatan Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan ini di hadiri oleh Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu daerah pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu dan Kepala OPD Provinsi Bengkulu, Kepala OPD Kabupaten Bengkulu Selatan, Camat , dan tokoh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kehadiran Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu ini selain sebagai peserta yaitu juga dalam rangka sinkronisasi, integrasi dan inventarisir isu starategis perencanaan pembanguan antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu khususnya sektor perhubungan. Dengan proses tersebut diharapkan hadirnya program dan kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan selaras dengan isu strategis dan kebijakan Provinsi Bengkulu dan selanjutnya bisa disusun daftar program dan kegiatan yang akan diusulkan pembiayaannya pada APBD Provinsi Bengkulu dan APBN.

Hasil inventarisir di kegiatan Musrenbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2019 khususnya sektor perhubungan yaitu usulan Rehab Terminal Gunung Ayu dan Operasional terminal senilai Rp.4.698.664.422,- . Usulan ini akan di ajukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dalam Musrenbang Provinsi Bengkulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019. Usulan kegiatan ini akan di ajukan dalam kegiatan tahun 2020. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan membuat sektor perhubungan khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan dengan lancar dan meningkat.

 

RAPAT KONSOLIDASI SEKTOR PERHUBUNGAN UNTUK MUSRENBANG PROVINSI BENGKULU 2019

 

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu mengadakan Rapat Konsilidasi Sektor Perhubugan dalam rangka persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Bengkulu. Rapat ini diadakan pada hari Jumat (15/03/19). Bertempat di ruang Enggano, rapat ini dihadiri langsung oleh Plt. Kadis perhubungan Provinsi Bengkulu, M.Yusuf, BPTD wilayah Bengkulu-Lampung,  UPBU Fatmawati Soekarno, KSOP Pulau Baii, PT Pelindo, Damri dan Stakeholder Lingkungan Dinas Perhubungan  Provinsi Bengkulu.

 

Agenda rapat ini membahas tentang program-program strategis sektor perhubungan di Provinsi Bengkulu baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Hasil rapat konsolidasi ini akan menjadi bahan usulan pada Musrenbang Provinsi Bengkulu tahun 2019 yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan  Bapak DR. Umar Aris, SH, MM, MH.

Beberapa program prioritas yang akan di usulkan dalam acara Musrenbang Tahun 2019 antara lain:

A.  Perhubungan Darat

  1. Pembangunan Terminal Type A
  2. Subsidi Angkutan Perkotaan (BRT)
  3. Subsidi Angkutan Wisata
  4. Peningkatan Dermaga Penyeberangan Pelabuhan Kahyapu dan Pelabuhan Pulau Baii Untuk Melayani Kapal 1500 sd 2000 GT
  5. Penambahan Trayek Angkutan Perintis

 

B.   Perhubungan Laut

  1. Pergerakan Sound Trap Pelabuhan Pulau Baii Belum Pernah Dilakukan Sampai Dengan Saat Ini
  2. Terjadi Abrasi Di Sisi Sebelah Kiri Pintu Masuk Pelabuhan Pulau Baii
  3. Pergantian Kapal Perintis 750 DWT Menjadi 2000 GT
  4. Usulan Pembangunan KEK Pelabuhan Pulau Baii
  5. Perkembangan Investasi Di Pelabuhan Pulau Baii
  6. Tahun 2019 Tol Laut Tidak Melayani Ke Wilayah Provinsi Bengkulu

 

C.   Perhubungan Udara

  1. Pengembangan Gedung Terminal Penumpang Bandara Fatmawati Soekarno
  2. Perpanjangan Runway Dari 2250 M Menjadi 2800 M Sesuai KP 576
  3. Bandara Udara Muko-Muko Dalam Pengembangan Terkendala Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera

 

Acara Musrenbang Provinsi Bengkulu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Hotel Grage Horizon Bengkulu. Acara Musrenbang Provinsi ini di selenggaarakan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu dan insyaAllah juga dihadiri oleh Bappeda dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. (Cipa)

AJUKAN AKREDITASI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (UPKB) , TIM KEMENHUB LAKUKAN PENILAIAN DAN VERIFIKASI KE KABUPATEN BENGKULU UTARA

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) merupakan salah satu sarana dalam pengawasan kelaikan dan keselamatan berkendara. Karena fungsinya yang vital maka keberadaannya wajib terakreditasi. Akreditasi ini akan memberikan nilai dan kredibilitas balai penguji yang ada. Dengan akreditasi ini pula proses pengawasan dan kontrol kelaikan kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan hasil yang akurat dalam proses pengawasan melalu pengujian.

Akreditasi ini juga sebagai legalitas dalam pelaksanaan pengujian berkala dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota maupun oleh swasta sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sejak tahun 2018 menghimbau agar UPKB bekerja dengan benar dan tidak asal-asalan. Karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Dalam rangka memenuhi akreditasi tersebut,  Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 551/339/I/Dishub/BU/2108 tanggal 1 Oktober 2018.

Pengajuan yang disampaikan oleh Kabupaten Bengkulu Utara direspon oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan mengirimkan tim penilai dan verifikasi langsung ke UPKB Kabupaten Bengkulu Utara (21/2/2019).Tim penilai dan verifikasi tersebut yaitu

  1. Rudi Irawan, S.SiT, MT (Direktoral Jenderal Perhubungan Darat)
  2. Yulinda Malinda Lating, ST (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)
  3. Edi Sunyoto (BPTD)
  4. Ir. Hasoloan Sormin (Dishub Provinsi Bengkulu)
  5. Dodi Efendi, Amd (IPKBI)

Dalam rangkaian akreditasi tersebut beberapa hal yang di verifikasi lalu di berikan penilaian oleh tim. Ada 2 unsur yang dinilai dan diverifikasi oleh tim, pertama adalah unsur administrasi dan yang kedua adalah unsur teknis.

Unsur Administrasi terdiri dari :

  1. Standar 1 : moto, visi dan misi
  2. Standar 2 : pelayanan
  3. Standar 3 : SOP Pendaftaran, SOP Perpanjangan, SOP Numpang Uji, SOP Pelaksanaan, SOP Penggunaan Alat Uji, dan SOP Penanganan Pengaduan
  4. Standar 4 : Penanganan Pengaduan
  5. Standar 5 : survei IKM
  6. Standar 6 : papan pengumuman
  7. Standar 7 : rencana pelaporan Kepada Dirjen Hubdat

 

Unsur Teknis terdiri dari :

  1. Standar 1 : lokasi
  2. Standar 2 : Fasilitas Pengujian
  3. Standar 3 : Peralatan Pengujian
  4. Standar 4 : Kalibrasi
  5. Standar 5 : Kompetensi Penguji
  6. Standar 6 : Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala
  7. Standar 7 : Waktu Pelayanan
  8. Standar 8 : Tanda Bukti Lulus Uji
  9. Standar 9 : Pemeliharaan Fasilitas
  10. Standar 10 : Kapasitas Uji

Dari 2 unsur teknis tersebut masih ada beberapa standar yang masih harus ditingkatkan secara simultan oleh UPKB Kabupaten Bengkulu Utara agar akreditasi UPKB tersebut semakin baik ke depannya. Hasil penilaian dari tim ini akan di sampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan nantinya Dirjen Hubdat yang akan mengeluarkan akreditasinya. Semoga akreditasi yang keluar untuk UPKB Kabupaten Bengkulu Utara nantinya akan memberikan efek semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan hasil ujinya. (JEP)