Berita

AJUKAN AKREDITASI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (UPKB) , TIM KEMENHUB LAKUKAN PENILAIAN DAN VERIFIKASI KE KABUPATEN BENGKULU UTARA

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) merupakan salah satu sarana dalam pengawasan kelaikan dan keselamatan berkendara. Karena fungsinya yang vital maka keberadaannya wajib terakreditasi. Akreditasi ini akan memberikan nilai dan kredibilitas balai penguji yang ada. Dengan akreditasi ini pula proses pengawasan dan kontrol kelaikan kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan hasil yang akurat dalam proses pengawasan melalu pengujian.

Akreditasi ini juga sebagai legalitas dalam pelaksanaan pengujian berkala dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota maupun oleh swasta sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sejak tahun 2018 menghimbau agar UPKB bekerja dengan benar dan tidak asal-asalan. Karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Dalam rangka memenuhi akreditasi tersebut,  Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 551/339/I/Dishub/BU/2108 tanggal 1 Oktober 2018.

Pengajuan yang disampaikan oleh Kabupaten Bengkulu Utara direspon oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan mengirimkan tim penilai dan verifikasi langsung ke UPKB Kabupaten Bengkulu Utara (21/2/2019).Tim penilai dan verifikasi tersebut yaitu

  1. Rudi Irawan, S.SiT, MT (Direktoral Jenderal Perhubungan Darat)
  2. Yulinda Malinda Lating, ST (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)
  3. Edi Sunyoto (BPTD)
  4. Ir. Hasoloan Sormin (Dishub Provinsi Bengkulu)
  5. Dodi Efendi, Amd (IPKBI)

Dalam rangkaian akreditasi tersebut beberapa hal yang di verifikasi lalu di berikan penilaian oleh tim. Ada 2 unsur yang dinilai dan diverifikasi oleh tim, pertama adalah unsur administrasi dan yang kedua adalah unsur teknis.

Unsur Administrasi terdiri dari :

  1. Standar 1 : moto, visi dan misi
  2. Standar 2 : pelayanan
  3. Standar 3 : SOP Pendaftaran, SOP Perpanjangan, SOP Numpang Uji, SOP Pelaksanaan, SOP Penggunaan Alat Uji, dan SOP Penanganan Pengaduan
  4. Standar 4 : Penanganan Pengaduan
  5. Standar 5 : survei IKM
  6. Standar 6 : papan pengumuman
  7. Standar 7 : rencana pelaporan Kepada Dirjen Hubdat

 

Unsur Teknis terdiri dari :

  1. Standar 1 : lokasi
  2. Standar 2 : Fasilitas Pengujian
  3. Standar 3 : Peralatan Pengujian
  4. Standar 4 : Kalibrasi
  5. Standar 5 : Kompetensi Penguji
  6. Standar 6 : Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala
  7. Standar 7 : Waktu Pelayanan
  8. Standar 8 : Tanda Bukti Lulus Uji
  9. Standar 9 : Pemeliharaan Fasilitas
  10. Standar 10 : Kapasitas Uji

Dari 2 unsur teknis tersebut masih ada beberapa standar yang masih harus ditingkatkan secara simultan oleh UPKB Kabupaten Bengkulu Utara agar akreditasi UPKB tersebut semakin baik ke depannya. Hasil penilaian dari tim ini akan di sampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan nantinya Dirjen Hubdat yang akan mengeluarkan akreditasinya. Semoga akreditasi yang keluar untuk UPKB Kabupaten Bengkulu Utara nantinya akan memberikan efek semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan hasil ujinya. (JEP)

 

KMP PULO TELLO JALANI DOCKING, RUTE BENGKULU-ENGGANO HANYA DILAYANI KM SABUK NUSANTARA 52

Rute pelayaran Bengkulu Enggano dan sebaliknya selama ini dilayani oleh KMP Pulo Tello dan KM Sabuk Nusantara 52. Namun bulan Februari ini KM Pulo Tello melakukan perawatan rutin tahunan dan  akan menjalani proses Docking di Galangan PT. Caputra Mitra Sejati Merak. Proses Docking diperkirakan selama 1 bulan di mulai dari 2 Februari 2019.

 

Sehubungan dengan kegiatan Docking tersebut, untuk jadwal pelayaran Bengkulu-Enggano dan Enggano – Bengkulu saat ini hanya akan dilayani oleh KM Sabuk Nusantara 52 yang dioperatori oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Sesuai dengan Surat Penugasan melaksanakan perjalanan Kapal Perintis (Emplooi) yang disampaikan oleh PT Pelni (Persero) tertanggal 22 Januari 2019, adapun rute dan jadwal KM Sabuk Nusantara 52  sebagai berikut :

Setelah proses Docking selesai jadwal pelayaran Bengkulu-Enggano dan sebaliknya akan kembali dilayani oleh KMP Pulo Tello dan KM Sabuk Nusantara 52. Semoga dengan kehadiran KM Sabuk Nusantara 52, pelayaran dari Bengkulu-Enggano dan sebaliknya tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar selama proses Docking berjalan. (JEP)

Dishub Provinsi Lakukan Rampcheck dan Peninjauan Posko Jelang Nataru 2018 / 2019

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018/2019, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh Kepala Bidang LLAJ yang bekerja sama dengan Jasa Raharja dan Polda Bengkulu melakukan peninjauan serta berbagai sidak di berbagai lokasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui langsung kesiapan sarana dan prasarana Angkutan Nataru 2018/2019.

Ramp check atau pemeriksaan kendaraan angkutan nataru tersebut dilakukan pada jum’at 21 desember 2018. Ramp Check ini merupakan kegiatan rutin tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk mengetahui kesiapan dan persiapan armada angkutan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini difokuskan pada pemeriksaan dokumen administrasi meliputi buku KIR, SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kelayakan (STUK), perlengkapan P3K, hingga alat pemadam api ringan tersebut sebagai langkah meminimalisir resiko kecelakaan transportasi darat dan kartu pengawas. Adapun unsur teknis mencakup sistem penerangan, pengereman, kelaikan ban depan dan belakang kendaraan, sabuk keselamatan pengemudi, kaca depan dan penghapus kaca depan (wiper), juga kaca spion dan klakson.

Yang menjadi tujuan pertama pemerikasaan ke PO.  PUTRA RAFFLESIA di Jalan P. Natadirja Km 6,5, PT. Putra Simalungun di Jalan Merapi Nomor 188 Kebun Tebeng, dan diakhiri dengan PO. SAN Bengkulu di Jalan M. T Haryono untuk pemeriksaan armada angkutan darat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat tabung portable yang kosong dan langsung segera di gantikan oleh pihak PT Putra Simalungun. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengecekkan kapal di Pelabuhan Pulau Baai dan diakhiri dengan pengecekkan posko di Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

“Kegiatan Ramp check ini dilakukan untuk menjamin ketertiban administrasi, kesiapan pengemudi dan kalaikan jalan kendaraan sehingga tercapai keselamatan dan pelayanan angkutan” tutup kadishub Ir. B. Budi Djatmiko, MM pada saat lakukan peninjauan. (Reka/Lia)

Peningkatan Jalan Tanjung Agung, Palik – Lubuk Durian, Dishub Provinsi Tertibkan Armada Kelebihan Tonase

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama terkait perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Untuk itu pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan jaringan pelayanan jalan sebagai upaya mencipatakan kelancaran, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berlalulintas khususnya di jalan umum.

Guna menciptakan mutu jaringan pelayanan jalan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kelancaran, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum. Dinas perhubungan provinsi Bengkulu melalui Bidang LLAJ melakukan penertiban armada yang melebihi tonase pada pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian (11/12/18).

Agar jalan dapat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian penggunaan khususnya terhadap kendaraan bertonase berat.

Dampak nyata yang ditimbulkan oleh muatan berlebih (overloading) atau kendaraan truk bertonase berat adalah kerusakan jalan sebelum periode maupun umur teknis rencana tercapai, dimana jalan merupakan sarana untuk publik. Jika kerusakan jalan dapat memperpendek umur jalan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Selain itu pemerintah juga membutuhkan anggaran untuk membangun jalan di daerah-daerah yang terisolir. (Reka/Lia)