AJUKAN AKREDITASI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (UPKB) , TIM KEMENHUB LAKUKAN PENILAIAN DAN VERIFIKASI KE KABUPATEN BENGKULU UTARA

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) merupakan salah satu sarana dalam pengawasan kelaikan dan keselamatan berkendara. Karena fungsinya yang vital maka keberadaannya wajib terakreditasi. Akreditasi ini akan memberikan nilai dan kredibilitas balai penguji yang ada. Dengan akreditasi ini pula proses pengawasan dan kontrol kelaikan kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan hasil yang akurat dalam proses pengawasan melalu pengujian.

Akreditasi ini juga sebagai legalitas dalam pelaksanaan pengujian berkala dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota maupun oleh swasta sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sejak tahun 2018 menghimbau agar UPKB bekerja dengan benar dan tidak asal-asalan. Karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Dalam rangka memenuhi akreditasi tersebut,  Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 551/339/I/Dishub/BU/2108 tanggal 1 Oktober 2018.

Pengajuan yang disampaikan oleh Kabupaten Bengkulu Utara direspon oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan mengirimkan tim penilai dan verifikasi langsung ke UPKB Kabupaten Bengkulu Utara (21/2/2019).Tim penilai dan verifikasi tersebut yaitu

  1. Rudi Irawan, S.SiT, MT (Direktoral Jenderal Perhubungan Darat)
  2. Yulinda Malinda Lating, ST (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)
  3. Edi Sunyoto (BPTD)
  4. Ir. Hasoloan Sormin (Dishub Provinsi Bengkulu)
  5. Dodi Efendi, Amd (IPKBI)

Dalam rangkaian akreditasi tersebut beberapa hal yang di verifikasi lalu di berikan penilaian oleh tim. Ada 2 unsur yang dinilai dan diverifikasi oleh tim, pertama adalah unsur administrasi dan yang kedua adalah unsur teknis.

Unsur Administrasi terdiri dari :

  1. Standar 1 : moto, visi dan misi
  2. Standar 2 : pelayanan
  3. Standar 3 : SOP Pendaftaran, SOP Perpanjangan, SOP Numpang Uji, SOP Pelaksanaan, SOP Penggunaan Alat Uji, dan SOP Penanganan Pengaduan
  4. Standar 4 : Penanganan Pengaduan
  5. Standar 5 : survei IKM
  6. Standar 6 : papan pengumuman
  7. Standar 7 : rencana pelaporan Kepada Dirjen Hubdat

 

Unsur Teknis terdiri dari :

  1. Standar 1 : lokasi
  2. Standar 2 : Fasilitas Pengujian
  3. Standar 3 : Peralatan Pengujian
  4. Standar 4 : Kalibrasi
  5. Standar 5 : Kompetensi Penguji
  6. Standar 6 : Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala
  7. Standar 7 : Waktu Pelayanan
  8. Standar 8 : Tanda Bukti Lulus Uji
  9. Standar 9 : Pemeliharaan Fasilitas
  10. Standar 10 : Kapasitas Uji

Dari 2 unsur teknis tersebut masih ada beberapa standar yang masih harus ditingkatkan secara simultan oleh UPKB Kabupaten Bengkulu Utara agar akreditasi UPKB tersebut semakin baik ke depannya. Hasil penilaian dari tim ini akan di sampaikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan nantinya Dirjen Hubdat yang akan mengeluarkan akreditasinya. Semoga akreditasi yang keluar untuk UPKB Kabupaten Bengkulu Utara nantinya akan memberikan efek semakin meningkatnya kualitas pelayanan dan hasil ujinya. (JEP)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *