Monthly Archives: Agustus 2018

Pemilihan Koridor Prioritas Pembangunan Jalur Kereta Api Nasional di Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Study Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Nasional di Provinsi Bengkulu dengan Pemilihan Koridor Prioritas berlangsung di Splash Hotel Bengkulu (30/8/2018). Dihadiri sejumlah unsur Perhubungan Se- Provinsi Bengkulu, kegiatan yang di akomodir Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI ini merupakan tindak lanjut usulan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap rencana pembangunan jalur kereta api dari Kota Bengkulu menuju Kota Padang, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu yang berbatasan dengan Sumatera Selatan.

Jalur rel kereta api ke Bengkulu, tidak hanya akan terkoneksi dari Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ke Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu saja. Namun rel kereta api itu akan terkoneksi ke tiga provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung dan Jambi. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Bengkulu, Ir. B. Budi Djatmiko MM, mengatakan bahwa Kementeriaan Perhubungan saat ini sedang melakukan studi kelayakan rencana pembangunan rel kereta api tersebut. “Kemenhub menginginkan seluruh akses koridor antar provinsi itu bisa dilalui kereta api.” ujarnya.

“Rencana rel kereta api dari Bengkulu terkoneksi ke 3 provinsi itu seperti Bengkulu ke Lubuk Linggau Sumsel, dari Linau Kabupaten Kaur ke Kabupaten Muara Enim Sumsel, Bengkulu ke Merangin Provinsi Jambi dan Linau Kabupaten Kaur ke Provinsi Lampung. Dalam uji kelayakan ini nanti akan dilihat rencana jalurnya dan tingkat kesulitan pembangunannya. Untuk rencana pembangunannya itu menjadi kewenangan pusat, lantaran anggaran pembangunannya dari APBN. Namun terpenting, rencana pembangunannya itu sudah mulai dikaji. Ketika sudah siap semua maka bisa mulai dibangun.” tambah Kadishub.

Saat ini, lanjut Kadishub, Bengkulu masih fokus untuk pembangunan jalur rel kereta api dari Pelabuhaan Pulau Baai ke Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Proses rencana pembangunan itu sudah masuk di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pembangunannya nanti murni untuk investasi yang dilakukan oleh  PT Trans Rentang Nusantara. “Masih di Bappenas. Target kita tahun depan, sudah mulai pembangunan.” demikian Kadishub mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Kabag Perencanaan Sekretariat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Amin Hudaya mengatakan, beberapa aspek akan dilakukan kajian. Mulai dari kajian teknis transportasi, ekonomi, finansial dan lingkungan. Tidak hanya itu, tim nantinya juga akan mengidentifikasi alinyeman jalur kereta api dan alternatif rute jalur kereta api terpilih.  “Kita juga lakukan reaktivitas jalur Lebong Tandai ke Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.” ujar Amin.

Agar jalur kereta api ini aman dari gangguan, maka tim juga akan melakukan identifikasi terhadap dampak lingkungan. Sehingga pembangunan tersebut tidak akan merusak lingkungan.  “Mudah-mudahaan kajian ini nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga rencana pembangunan bisa kita lakukan.” ungkapnya

Rencana pembangunan rel kereta api bertenaga listrik di Bengkulu karena melihat sinerginya antara hasil batubara Sumatera Selatan dengan peluang investasi pengelolaan batubara sebagai bahan baku pembangkit listrik yang akan dibangun. Direncanakan pembangunan akan mulai dilakukan pada awal 2018 mendatang. (Reka/Lia)

Waktu Tempuh Bus Rapid Transit (BRT) Koridor I

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu melalui Bidang LLAJ melakukan survey finalisasi waktu tempuh Bus Rapid Transit (BRT) Koridor Pertama dengan titik jalur yaitu Betungan- Simpang Kandis – Simpang Lapangan Golf – Jl. Jenggalu – Pariwisata Pantai Panjang – Kawasan Sport Center – Pasar Bengkulu – Benteng Marlborough – Sungai Hitam – Pasar Pedati, pulang pergi (PP).

Bus Rapid Transit atau disingkat BRT adalah sebuah sistem bus yang cepat, nyaman, aman dan tepat waktu dari infrastruktur, kendaraan dan jadwal.Berbasiskan bus dengan sistem transit yang menggunakan teknologi kualitas tinggi yang berjalan baik dapat memberikan pelayanan dengan kualitas lebih baik dibandingkan pelayanan bus lainnya. BRT mampu melayani market tertentu (semua penumpang) dengan mengangkut penumpang dari lokasi sekarang menuju tujuan mereka dengan frekuensi tinggi dan waktu yang lebih cepat.

BRT sebagai salah satu program pemerintah dalam peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program Pemerintah dalam pengembangan sistem angkutan umum massal berbasiskan bus. Sehingga diharapkan BRT sebagai angkutan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan.

Dalam hal ini diperlukan dukungan Pemerintah dalam pemeliharaan operasional BRT di Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut “Bus Trans Rafflesia Bengkulu”. Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional BRT “Bus Trans Rafflesia Bengkulu” saat ini baru meliputi pemeliharaan dan operasional terhadap 5 (lima) unit Bus Rapid Transit (BRT) yang merupakan bantuan/hibah dari Kementerian Perhubungan Tahun 2016 untuk Tahun Anggaran 2018.

Bus Rapid Transit ini rencananya akan dilaksanakan launching operasional pada bulan Oktober 2018 dengan harapan akan diresmikan langsung oleh Plt. Gubernur Rohidin Mershyah, MM. (Reka/Lia)

Penyampaian Aspirasi Angkutan Kota Terhadap Operasional Angkutan Online

Jum’at (10/08/2018) Angkutan Kota (Angkot) 5 warna melakukan penyampaian aspirasi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi ini sebagai bentuk protes mereka atas adanya transportasi online. Tidak hanya itu dibeberapa tempat supir Angkot juga melakukan sweeping pada Angkutan Online yang sedang beroperasi.

Sebelum mendengarkan aspirasi dari supir Angkot, Kadis Perhubungan Provinsi Bengkulu, Ir. B. Budi Djatmiko, MM menjelaskan bahwa saat ini baru ada 40 angkutan online berbasis aplikasi yang yang sudah mengajukan pengurusan izin. Dishub Provinsi dalam kewenangannya akan membatasi jumlah Angkutan Online di Bengkulu hanya 200 kendaraan, tidak lebih dari itu.

Dikatakan salah satu supir Angkot, Kurniawan, alasan mereka melakukan sweeping terhadap angkutan online karena menurut mereka Angkutan Online tersebut tidak boleh keliling mencari penumpang, apalagi sampai menunggu di depan Mall. “Seharusnya Angkutan Online tidak boleh keliling karena mereka ada pos tersendiri, kadang mereka sengaja menawarkan kepada penumpang di depan Bencoolen Mall.” tandas kurniawan.

Angkutan Online berbasis aplikasi yang tidak teregistrasi untuk beberapa hari kedepan tidak diperkenankan untuk beroperasi (offline). Hal ini diminta oleh Kadishub berdasarkan atas tuntutan sopir angkot 5 warna dalam rapat bersama perwakilan pihak Angkutan Online kemarin.

Kadis Perhubungan Provinsi meminta agar Angkutan Online di Bengkulu memiliki payung hukum atau berbadan hukum dengan melakukan kerja sama dengan koperasi, hanya saja masih ada syarat yang belum dilengkapi oleh koperasi untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar dapat segera dikeluarkan izinnya. Syarat yang perlu dilengkapi oleh koperasi adalah keterangan kelanjutan usaha Angkutan Online berbasis aplikasi itu sendiri atau lampiran keterangan tentang perkembangan untuk rencana kedepannya. Selama syarat tersebut belum dilengkapi dan belum mendapat izin dari DPMPTSP, maka selama itu pula Angkutan Online berbasis aplikasi ini di Bengkulu tidak diperkenankan untuk beroperasi.

Yayan Bastian selaku Koordinator Grab Bengkulu yang hadir langsung dalam rapat tersebut mengatakan akan memenuhi permintaan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan akan segera dikoordinasikan ke Kantor Pusat untuk menutup sementara menutup operasional (offline) bagi kendaraan yang belum memiliki izin sesuai persyaratan yang berlaku. “Jika memang Pemerintah Provinsi meminta meng-offline-kan karena belum teregistrasi, akan segera disampaikan ke Pusat.” demikian ujar Yayan.

Persiapan HUT RI Ke -73, Dishub Provinsi Lakukan Pengecekkan Lahan Parkir Di Benteng Marlbourough

Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73, di Benteng Marlborough yang juga merupakan benteng peninggalan Inggris terbesar kedua setelah Madras, India.

Hal tersebut ditegaskan Asisten I Pemda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, saat memimpin rapat di Ruang Pola, Rabu, 1 Agustus 2018.
“Agenda seperti ini sudah sering kita lakukan setiap tahunnya, namun kali ini kita kemas secara berbeda, yakni upacara pengibaran Bendera akan kita laksanakan di Halaman Benteng Marlborough,” ungkapnya.

Peringatan HUT RI di Benteng Marlborough ini, bertujuan mengenang kembali perjuangan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Bengkulu saat berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Benteng Marlborough sebagai salah satu Benteng terbesar peninggalan Inggris perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selain sebagai wisata sejarah Benteng Marlborough juga merupakan saksi sejarah yang perlu dirawat dengan baik.

Selain itu, akan diadakan kirab bendera pusaka merah putih dari rumah Fatmawati hingga Benteng Marlborough, dengan peserta dari Purna Paskibraka Indonesia dan dari berbagai sekolah maupun yang lainnya.

Rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk melaksanakan upacara peringatan HUT RI yang ke 73 di benteng Marlborough tampaknya akan mengukir sejarah baru bagi Provinsi Bengkulu, karena hal ini adalah yang pertama sekali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pada gelaran rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 nantinya, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Ir Budi Djatmiko M.M yang didampingi Bidang LLAJ melakukan pengecekkan langsung untuk memastikan kelayakan lahan parkir untuk para tamu undangan atau peserta upacara HUT RI yang terletak di Benteng Marlborough Rabu pagi (08/08/2018). (Reka)