Monthly Archives: Maret 2018

PELINDO LAKUKAN PEMELIHARAAN ALUR PELAYARAN PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU

Pada tanggal 28 Maret 2018 dilaksanakan Kick Off Meeting tentang Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai. Rapat ini dihadiri oleh PT. Pelindo II, PT. Rukindo (Pengerukan Indonesia), LANAL Bengkulu, Kejari Bengkulu, POLDA Bengkulu, KSOP Bengkulu, Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu, Dinas Pehubungan Kota Bengkulu, Dinas Kelautan Propinsi Bengkulu dan INSA (Indonesian National Shipowner’s Association).

Dalam kegiatan ini PT. Pelindo II Cabang Bengkulu melalui General Manager Bapak Hambar Wiyadi menyampaikan bahwa dalam rangka pemeliharaan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, PT. Pelindo II Cabang Bengkulu akan melakukan pengerjaan pengerukan alur. Pekerjaan pengerukan alur pelayaran ini dilaksanakan oleh PT. RUKINDO (Pengerukan Indonesia). Adapun Jadwal dari kegiatan ini sebagai berikut :

Alur pelayaran yang akan dikeruk sepanjang 2.300 meter dengan lebar 80 meter dan kedalaman -10mLWS. Total material yang akan dikeruk sebanyak 766,669 M3. Adapun kapal yang akan digunakan dalam pengerukan ini berjenis TSHD (Trailing Suction Hoper Dreger) dengan kapasitas Hopper 4.000M3. Kapal kruk ini bernama Kalimantan II.

Sebelum peralatan keruk diberangkatkan, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap aparat keruk maupun crew agar dapat dipastikan bahwa kapal keruk siap beroperasi setibanya di lokasi kerja. Akan dilaksanakan predredge survey untuk memastikan bahwa data kedalaman yang akan dikeruk valid atau data terbaru. Pengukuran kedalaman akan dilakukan oleh pemberi kerja yaitu PT Pelindo II dan didampingi oleh kontraktor pelaksana yaitu PT RUKINDO sebelum pelaksanaan pekerjaan. Data yang diperoleh akan dilakukan perhitungan volume bersama dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan. Setelah data di dapat maka proses pelaksanaan pekerjaan akan dimulai. Berikut skema proses pengerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baii : 

Pelaksanaan Check Sounding akan dilakukan secara berkala setiap hari, apabila pekerjaan pengerukan berjalan dengan lancar, untuk mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pengerukan dan sebagai bahan laporan fisik pekerjaan.

Di akhir rapat ini dilakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk simbolis dimulainya pelaksanaan tahapan  Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai. Semoga dengan kegiatan ini alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai menjadi semakin baik dan bisa berfungsi secara maksimal dalam proses masuk dan keluar serta bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai. (JEP, REKA)

Analisis Kebutuhan Diklat, Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM Perhubungan

Kementerian Perhubungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Analisis kebutuhan Diklat (AKD). Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Drs. Pepen Supendi Yusup M.SI, turun langsung dalam menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan AKD yang bertujuan untuk menemukan dan mengenali adanya suatu kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat ditingkatkan melalui proses diklat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan bertempat ruang rapat Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada tanggal 20-21 Maret 2018, dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM.

AKD merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari AKD akan dapat diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi suatu organisasi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang.

“Agar dapat membantu kinerja SDM Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pelatihan yang bermanfaat mengenal teknik lalu lintas dimulai dari Penyusunan, Perencanaan, Penilaian, Manajemen, Pengelola, Penguji bahkan Pemantau serta Audit. Kita juga ingin Kementerian Perhubungan mendukung sepenuhnya kebutuhan diklat kompentensi SDM Perhubungan ini dengan membuka kesempatan kepada 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu”, ungkap Kadishub Provinsi Bengkulu dalam sambutannya.

Manfaat pelaksanaan AKD di Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota antara lain:
a. Menentukan Jenis Kebutuhan Kompetensi bidang Perhubungan Darat;
b. Memetakan jenis diklat yang dibutuhkan di daerah;
c. Sebagai sarana dalam mempromosikan jenis-jenis diklat yang ada di UPT Diklat di Lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
d. Merekomendasikan jenis diklat sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan diklat;
e. Merencanakan Kebutuhan Diklat Transportasi Darat, untuk kebutuhan organisasi, pejabat dan individu (Training dan Non Training);
f. Membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan anggaran peningkatan kompetensi SDM agar lebih terstruktur, efektif dan efisien;
g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi aktif dengan Pemerintah Daerah terkait pengembangan kompetensi SDM.

Berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM Perhubungan, Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dalam hal ini akan memfasilitasi Diklat Kompetensi SDM Bidang LLAJ dan Bidang LLASDP berdasarkan Permenhub No. PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi SDM di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Permenhub No. PM 51 Tahun 2012 Tentang SDM di Bidang Transportasi. (Reka/Lia)

Rakornis Perhubungan Darat 2018 Mewujudkan Transportasi Darat Yang Berkualitas

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2018 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan darat, dihadiri secara nasional oleh perwakilan pemangku kepentingan dan dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Mengangkat tema “Meningkatkan Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Mewujudkan Pelayanan Transportasi Darat Yang Berkualitas”, acara diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM dan Kepala Bidang LLAJ beserta jajarannya selama tiga hari pada tanggal 14 – 16 Maret 2018, dengan bahasan subtansi sebagai berikut:
A.Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439 H;
B.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
C.Mekanisme Pemberian Subsidi Angkutan Perkotaan;
D.Penanganan Over Dimension dan Over Loading (ODOL);
E.Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan.
Sehubungan hal tersebut diharapkan agar para pemangku kepentingan dapat bekerjasama dengan baik dalam melaksanakan manajemen waktu dan manajemen multimoda dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2018/1439 H. Begitupun dalam mengatasi dan mengatur taxi online dan konvensional agar selalu dapat berdampingan sesuai PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Dalam sambutannya Menteri Perhubungan mengingatkan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah mengajak berkolaborasi, membicarakan persamaan dan meningkatkan keselamatan bagi masyarakat serta bagaimana mengatasi kendaraan over dimensi dan over loading yang kerap terjadi di daerah. Salah satunya kerugian yang dialami akibat over dimensi dan over loading adalah terjadinya kerusakan jalan.
Disinilah peranan dan menjadi tanggung jawab besar perhubungan untuk membuka persepsi tentang fungsi jembatan timbang dalam mengatur berat kendaraan, membuka paradigma pemikiran yang komprehensif sehubungan aksesibilitas dan konektivitas antar kota dan juga dalam melaksanakan amanat sehubungan dengan program nasional keselamatan bagi kemanusiaan.
Kembali dihimbau oleh Menhub agar lebih detail dan selalu konsisten dengan tugas masing-masing serta bahu membahu menjalankan fungsi-fungsi untuk melakukan sosialisasi agar tercapai keberhasilan yang saling menguntungkan bagi daerah.


“Jangan pernah selesai menginventarisasi permasalahan, jangan ragu melaksanakan peraturan dan menerapkannya, melakukan evaluasi secara sistematis untuk memecahkan solusi dalam meningkatkan inflasi daerah. Semoga hasil yang didapat dari Rakornis ini dapat menjadi acuan dan motivasi dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajiban kita semua, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan pelayanan transportasi darat yang berkualitas sebagaimana harapan kita bersama”, pesan Budi Karya melalui Kepala Dinas. (Lia)

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

15 Maret 2018, Kabupaten Lebong melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2019. Musrenbang kali ini mengusung tema”‘Memantapkan pembangunan daerah guna peningkatan daya saing daerah”.

Musrenbang ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh masukan, pendapat, saran dan pertimbangan dari seluruh peserta rapat sehingga program pembangunan di Kabupaten Lebong dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Lebong adalah mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif yang pendanaan berdasarkan fungsi OPD termasuk informasi mengenai rencana kegiatan yang pendanaannya dari APBD Tk. II, APBD Tk. I, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Bappeda Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, dan Bappeda Kabupaten Lebong dengan peserta FKPD Kab. Lebong, DPRD Kab. Lebong, pejabat di lingkungan Kabupaten Lebong, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong, Keoala Desa, tokoh masyarakat dan stake holder terkait lainnya.

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  1. Masukan terhadap rancangan awal RPKD Tahun 2019
  2. Sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Tingkat desa/kelurahan, Kecamatan dan Forum OPD untuk menjadi prioritas program/kegiatan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga;
  3. Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran di tingkat Kabupaten

Usulan Program/kegiatan dana APBD I Provinsi Bengkulu sektor perhubungan tahun 2019  untuk Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

  1. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan;
  2. Pengadaan dan pemasangan rambu Lalu Lintas;
  3. Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan;

Untuk mengakomodir usulan di atas, Kabupaten Lebong dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Lebong akan menyiapkan data dukung seperti foto lokasi pemasangan dan jumlah yang dibutuhkan. (JEP, MTR, AY, WS)