Monthly Archives: November 2017

Polemik Angkutan Umum Berbasis Aplikasi Online

#dishubupdate (21/11/2017). Polemik keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi muncul dengan kehadiran taksi online ditengah masyarakat Bengkulu. Untuk menjawab polemik yang terjadi pemerintah dan para pemangku kepentingan serta operator angkutan umum, dan penyedia aplikasi online duduk bersama untuk mencari win-win solution. Setiap pihak yang berkepentingan di dalam bisnis ini jangan sampai merasa dirugikan namun juga jangan mengabaikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna transportasi umum.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko, MM hadir  bersama Ketua Organda Bengkulu pada program dialog live TVRI Bengkulu yang mengangkat tema mengenai Polemik Taxi Online menyatakan bahwa di era teknologi yang semakin maju, keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi online tak bisa dihindari. Namun, upaya untuk mengakomodasinya tetap harus mengacu kepada aturan.

Selama ini telah banyak terjadi salah kaprah dalam pembangunan sistem transportasi umum. Banyak aturan perundang-undangan terkait LLAJ yang dilanggar secara terus menerus dan berlangsung lama, sehingga pelanggaran itu telah menjadi suatu kebenaran termasuk angkutan yang beroperasi secara umum tidak dalam trayek dengan menggunakan plat kendaraan bermotor berwarna hitam.

Kementerian Perhubungan sangat mendukung keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi online ini. Selain dari itu kebutuhan masyarakat akan adanya transportasi yang nyaman dan aman juga sangat diperlukan. Hal utama yang menjadi perhatian adalah dengan membenahi sistem dan aturan transportasi umum dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Dengan cara menegakkan aturan terkait keberadaan angkutan umum, baik yang konvensional maupun berbasis aplikasi.

Plt. Gubernur Bengkulu dalam hal ini akan menetapkan suatu keputusan mengenai jumlah kuota kendaraan yang akan disesuaikan dengan jumlah angkutan umum dalam kota yang telah ada dan jumlah penumpang yang membutuhkan transportasi umum dalam kota. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Permen 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan dilakukan perhitungan kebutuhan kendaraan (kuota) angkutan sewa khusus dan menggunakan aturan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. (Lia)

Pertemuan Lanjutan Terkait Usulan Program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

#dishubupdate (14/11/2017). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Dukungan Pemerintah kepada KEK diwujudkan dalam beberapa program infrastruktur seperti Jalan, Pelabuhan, Bandara dan Kereta Api tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Motor penggerak KEK adalah Pemerintah Daerah Provinsi, walaupun KEK adalah program Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah memiliki otoritas yang tinggi dengan adanya desentralisasi yang dapat juga bersentuhan langsung dengan dunia usaha.
Salah satu program Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk mengejar ketertinggalan sebagai daerah yang terisolasi dengan mewujudkan usulan program KEK. Dari sisi aksesibiltas Bengkulu sangat tertinggal dan salah satu cara membuka akses untuk mengejar ketertinggalan tersebut perlu adanya satu program khusus untuk merealisasikan gagasan Gubernur Bengkulu berupa usulan program KEK.

Provinsi Bengkulu memiliki pelabuhan dengan luas lahan 1200ha yang telah diagendakan sebagai suatu kawasan industri, hal ini tentunya hanya berdampak kepada pelabuhan saja. Akan tetapi jika sebagai KEK akan berdampak secara keseluruhan terhadap provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menginginkan bahwa kawasan ini dapat menarik logistik dari Sumatera Selatan Bagian Tengah, Muara Enim, Lubuk Linggau hingga menuju Bengkulu, karena jalur akses tersebut adalah lintas terpendek dan tercepat. Terkait Program Strategis Nasional (PSN) adalah rencana pelurusan jalan tol Lubuk Linggau – Bengkulu dan pembangunan Kereta Api Muara Enim – Bengkulu. Program PSN ini sebagai salah satu hal yang dapat medukung terlaksananya program KEK yang nantinya akan diprakarsai oleh PT. Pelindo.

Pada pertemuan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Ir. B. Budi Djatmiko di Kementerian Dalam Negeri (14/11/2017) menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, bahwa usulan progam KEK ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian yang telah disepakati sebagai program nasional dan akan diusulkan program percepatan studi kelayakan aspek teknis dan ekonomi dengan target pada bulan Maret 2018 telah selesai.

Diharapkan terwujudnya program KEK ini, dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, khususnya dapat menarik investor untuk berivestasi dalam program pembangunan infrastruktur kedepannya. Keseriusan pemerintah terhadap program KEK ini, Plt Gubernur Bengkulu bersama Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan peninjauan ke kawasan Pulau Baai yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (25/11/2017). (Lia)

Evaluasi Tarif AKDP dan Angkutan Penyeberangan Tahun 2017

#dishubupdate (03/11/2017). Bertempat di Ruang Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada hari Kamis (02/11/2017) yang lalu, dilaksanakan Evaluasi Tarif AKDP dan Angkutan Penyeberangan Provinsi Bengkulu. Membahas tentang kelayakan tarif  AKDP dan Angkutan Penyeberangan yang sedang diberlakukan sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan saat ini.

Rapat yang dihadiri oleh Jasa Raharja, Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum, pengguna jasa angkutan umum, pakar transportasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di bidang transportasi bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan tarif yang sedang diberlakukan dengan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan tarif AKDP  dan Angkutan Penyeberangan di masa yang akan datang.

Mekanisme Penetapan tarif AKDP  dan  Penyeberangan harus berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan masyarakat diantaranya besaran penghasilan, tingkat kebutuhan transportasi, total biaya transportasi (harga tiket yang ditawarkan) dan prosentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi. Sehingga diperlukan adanya evaluasi tarif dari pemerintah yang sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan, kemampuan dan kemauan penumpang.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Ir. B. Budi Djatmiko, MM. dalam sambutannya yang ditujukan kepada penyelenggara usaha jasa angkutan AKDP dan Angkutan Penyeberangan wajib untuk meningkatkan pelayanan angkutan yang nyaman, berkeselamatan dan laik jalan serta terjangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan perhitungan tarif AKDP sesuai dengan formulasi perhitungan tarif dari Kementerian Perhubungan dapat disimpulkan bahwa tarif AKDP yang sedang diberlakukan saat ini belum diperlukan penyesuaian karena masih sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan daya beli masyarakat.

Pada rapat ini direkomendasikan untuk tetap melaksanakan tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor: N.168 DISHUB TAHUN 2017 Tentang tarif dasar, Tarif Dasar Batas Atas, Tarif Dasar Batas Bawah dan Tarif Jarak Batas Atas Serta Tarif Jarak Batas Bawah. Dan sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa pelaksanaan evaluasi biaya pokok kendaraan angkutan penumpang umum AKDP perlu dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk mendapatkan tariff dasar dan tarif jarak.

Pemberlakuan tarif Angkutan Penyeberangan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 21 TAHUN 2016 tentang Tarif Dasar Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-alat Berat/Besar, Barang/Hewan dan Barang Curah Lintas Bengkulu-Kahyapu Pulau Enggano belum dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak sesuai dengan tingkat perekonomian saat ini. Sehingga diperlukan penyesuaian tarif Angkutan Penyeberangan dan disesuaikan dengan formulasi perhitungan tarif Penyeberangan dari Kementerian Perhubungan. (Lia)

Paparan Rencana Induk Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno

#dishubupdate (1/11/2017). Prensentasi Rencana Induk dan Program Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno oleh Kepala UPBU Fatmawati Soekarno dilaksanakan di Ruang Rapat Kenanga Lantai II Kantor Gubernur. Rapat yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu ini dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan infrastruktur strategis di Provinsi Bengkulu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

Pada awal sambutan singkatnya, Sekda menyampaikan keinginan Pemerintah Provinsi dapat meningkatkan pembangunan Bandar Udara Fatmawati Soekarno serta memiliki komitmen dalam mendukung program pengembangan infrastruktur strategis di Provinsi Bengkulu. Dijelaskan juga bahwa dalam tahap pengembangan nantinya diharapkan tetap tersedianya fasilitas Ruangan VIP yang saat ini menjadi Aset milik Pemerintah Provinsi dan akan dilakukan proses hibah. Dikarenakan lokasi ruangan VIP akan berbenturan dengan pengembangan terminal sisi kiri yang pelaksanaannya akan dimulai di 2018.

Rencana induk pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno ini secara bertahap dituntaskan sampai tahun 2034 mendatang. Dijelaskan oleh Kepala UPBU Fatmawati Soekarno, pada 2017 ini telah berjalan pembangunan gedung kantor. Pelaksanaan pembangunan gedung terminal tahap 1, gedung operasional, pemindahan gedung tower dan DVOR, serta penambahan pelataran pesawat (apron) akan dilaksanakan pada 2018 mendatang.

Pada 2019 akan dilaksanakan pembangunan gedung terminal tahap 2, perluasan apron dan pembuatan taxiway C, pemindahan jalan masuk dan perluasan parkir kendaraan serta pematangan lahan perpanjangan runway 13 menjadi 2.500 m.

Diharapkan pelaksanaan Program Pengembangan Bandar Udara Fatmawati Soekarno dapat segera direalisasikan dengan didukung pihak terkait guna mendukung program prioritas Gubernur Visit to Bengkulu 2020. Dalam hal ini Dinas Perhubungan menindaklanjuti pembebasan lahan pintu masuk bandara seluas 17ha, yang akan dilaksanakan dalam dua tahapan.

Rapat ini dihadiri oleh Bappeda Bengkulu, PT. Pelindo Bengkulu, Perum Damri Bengkulu, Biro Hukum Pemerintah Provinsi, Biro Keuangan Pemerintah Provinsi, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. (Lia)